Perkembangan Larangan Judi di Indonesia, Pernahkah di Legalkan?

Saat ini mungkin Anda bisa bernafas dengan lega karena pelarangan judi sudah di lakukan secara menyeluruh dan menyangkut berbagi aspek; pelaku, jenis permainan dominoqq, hukuman yang harus diberikan, dan ukuran denda yang harus di bayarkan. Namun bagaimana dengan tahun-tahun di awal kemerdekaan Indonesia?

Ternyata perjudian baru benar-benar di larang pada tahun 1970-an, tepatnya pada tahun 1974. Sedangkan pada tahun sebelumnya judi masih sering dan umum untuk di temui, baik di lingkungan sosial masyarakat, ataupun kegiatan berkedok judi yang marak di temui pada pemerintahan Indonesia. Berdasarkan fakta, Indoneia memang pernah melegalkan perjudian pada masa-masa tertentu.

Awal Kemerdekaan

Pada tahun 1960, ketika Indonesia masih menata ekonomi dan sumber daya yang di miliki, walaupun telah merdeka kurang lebih selama 15 tahun, perjudian malah di legalkan oleh pemerintah dengan di fasilitasi oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial. Perkembangan larangan judi ini bahkan belum dimulai sama sekali di Indonesia. Yayasan sosial tersebut, dengan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, mengadakan undian.

Undian tersebut awalnya memang di buat untuk mencukupi berbagai urusan sosial, misalnya peningkatan sarana dan prasarana, mencukui kebutuhan dana olahraga, dan masih banyak lagi. Caranya dengan membuka undian dimana seluruh masyarakat bisa mengikuti, sekitar satu bulan sekali.  Dana yang terkumpul rencananya akan di gunakan untuk membangun perekonomian dan kegiatan sosial Indonesia, sedangkan sisanya akan di kembalikan dalam bentuk hadiah kepada masyarakat.

Pada saat itu perkembangan larangan judi, hadiah yang di tawarkan cukup besar, bahkan untuk ukuran uang di tahun 1960, yakni 500 ribu rupiah untuk pemenang di tempat pertama. Sedangkan nilai paling kecil berada pada angka 10 sampai 20 ribu, dan untuk ukuran di tahun serupa, hadiah paling kecilpun sudah cukup besar. Undian yang dilakukan selama satu bulan sekali mendapatkan respon yang antusias dari pihak masyarakat kelas menegah.

Awal Pelarangan

Presiden Soekarno yang saat itu tengah menjabat juga merasa muak dengan adanya undian tersebut. Akhirnya di tahun 1965 lewat keputusan Presiden atau Kepres, ia melarang adanya berbagai praktek judi dan musik disko. Hal tersebut tertuang pada Kepres no. 113 di tahun yang sama. Selama beberapa waktu, berjalan dengan baik.

Hal ini terlihat dengan tutup dan berakhirnya perkembangan larangan judi undian berhadiah yang dilakukan oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial. Selain dikarenakan keputusan yang telah di tetapkan Presiden, undian tersebut juga berhenti dikarenakan manajerial dan pembagian bagian dana yang buruk. Beberapa malah masuk ke kantong panitia undian daripada di salurkan ke kegiatan-kegiatan sosial yang sebelumnya disebutkan di awal.

Sayangnya hal tersebut tidak berlangsung lama, di tahun 1978, undian berhadiah yang di fasilitasi oleh pemerintah RI sekali lagi di adakan, hanya saja nama yang diberikan berbeda dari undian sebelumnya, yakni Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah atau SDSB. Badan resmi pemerintah yang menangani undian berkedok judi terselubung ini adalah Badan Usaha Undian Harapan.

Satu tahun kemudian undian ini sukses dan mendapatkan respon yang besar dari penduduk Indonesia. Berbagai surat kabar melakukan penelitian dan mengatakan keuntungan yang di raup oleh SDSB mencapai 2,5 miliar rupiah tiap bulannya, dengan omzet tahunan hingga 1 triliun rupiah. Nilai yang fantastis di masa tersebut, bahkan hingga masa kini. Keuntungan dari penjualan kupan kemudian di salurkan di berbagai aspek sosial, padahal perkembangan larangan judi sudah di tetapkan empat tahun sebelumnya.

Ditentang Berbagai Pihak

Selain Presiden Soekarno, kegiatan undian ini juga ditentang oleh berbagai kalangan. Misalnya MUI yang mengatakan undian bola yang di jalankan Soeharto di awal masa pemerintahannya tidak sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. MUI menyurati pemerintah RI, namun tidak memberikan tindakan yang tegas untuk menghentikan aktifitas ini.

Lain halnya dengan Ikatan dan Forum Silaturrahmi Cendekiawan Muslim Jawa Barat, dimana mereka menentang perkembangan larangan judi semua bentuk dan agenda judi yang di lakukan oleh pemerintah. Mereka memfatwakan bahwa kegiatan ini haram dan tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah, dimana sebagian besar beragama Islam.

Tidak hanya ulama dan tokoh Islam, mahasiswa juga pernah tercatat melakukan hal serupa. Salah satunya adalah mahasiswa yang terhimpun dalam almamater UII, Yogyakarta. Mereka melakukan aksi penentangan kepada pihak rektorat yang mendapatkan dana sebesar 100 juta rupiah pada tahun 1991. Dana tersebut diketahui berasal dari yayasan yang mengatur undian judi tahun sebelumnya sebagai sarana pembangunan fasilitas pendidikan kampus.

Berkat perkembangan larangan judi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan dukungan dan berbagai pihak, mahasiswa mengambil sikap untuk menetang kebijakan pemerintah tersebut, dengan meminta pihak rektorat untuk mengembalikan uang yang mereka terima pada pemerintah. Lain halnya di Jakarta, kios penjual SDSB diamuk masa dan di bakar, sebab banyak orang yang mulai merasa geram dengan sikap pemerintah yang di nilai lambat dalam merespon isu perjudian.

Setelah mendapatkan serangan dari berbagai pihak, di tahun 1993, pihak pemerintah pun menghapus kebijakan ini. Menteri Sosial saat itu, Endang Kusuma Inten Soewono mengumumkan bahwa SDSB maupun judi bola legal yang sebelumnya di fasilitas pemerintah akan di hapus, sebagai bentuk respon terhadap berbagai aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sejak saat itu, berbagai peraturan perundang-undangan di revisi untuk melarang berbagi bentuk perjudian. Saat ini Anda sudah bisa menikmatinya dengan tidak adanya fasilitas kasino ataupun kegiatan judi maupun undian di masyarakat. Dengan begitu, perkembangan larangan judi, benar-benar sudah di bisa di tegakkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *